Pembinaan dan Pelatihan Pendataan Batas Wilayah Desa / Kelurahan Secara Kartometrik, DPMD Kab Bekasi Fasilitasi BIG

41

ESA ASA KITA NEWS | CIKARANG PUSAT, – Badan Informasi Geospasial (BIG) adakan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa atau kelurahan dengan seluruh Kepala Desa atau Lurah, Camat, SKPD atau 0PD se-Kabupaten Bekasi terkait dengan batas wilayah administrasi di ruang rapat Diskominfo perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi. Senin, (05/04/2021).

Kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa atau kelurahan tahun 2021 bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil delineasi batas desa atau kelurahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh BIG. Yang diharapkan Pemerintah Daerah dapat mempercepat proses penerbitan Peraturan Bupati/Walikota terkait penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan.

Pihak BIG menerangkan, pendataan dilakukan secara kartometrik melalui aplikasi pada smartphon dan/atau pelacakan langsung di lapangan bersama desa/kelurahan yang saling berbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah beserta Camat, Kades atau Lurah yang waktu pelaksanaannya selama lebih kurang dua minggu sejak pelaksanaan temu kerja.

Alvira Herdiana selaku kordinator Batas Wilayah Administrasi BIG berujar, “kami dalam rangka percepatan, penetapan dan penegasan untuk mem-Perbub kan batas wilayah desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami sebagai penyedia peta batas desanya dan sudah sejak tahun 2019 kami melakukan pemetaan batas desa secara kartometrik sesuai Permendagri 45 tahun 2016 Tuturnya.

Ia melanjutkan, ” sejak tahun 2013 kami sudah melakukan kegiatan ini, tetapi dari tahun 2013 sampai 2000 itu ada perubahan nama, yang sebelumnya terakreditasi yang akhirnya menjadi delianisasi secara kartometrik. Harapanya adalah setelah kami melakukan kesepakatan teknis untuk seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi, agar segera ditindaklanjuti dengan Perbub sehingga desa atau kelurahan yang ada di sini menjadi statusnya devinitif. Ungkap Alvira.

Sementara di tempat yang sama Endin Kasi Aset Desa pada Dinas DPMD mengatakan, “ini program Nasional untuk mem-Perbub kan batas wilayah desa atau kelurahan, ini agenda temu kerja BIG dengan pihak desa atau kelurahan dalam rangka kesepakatan teknis batas wilayah administrasi. Yang melaksanakan kegiatan ini pihak BIG, kami hanya memfasilitasi”. Ujarnya.

Masih kata Endin, “temu kerja Ini sebagai pelatihan dan pembinaan, diadakan selama tiga hari kedepan dan diharapkan, setelahnya selama lebih kurang dua minggu, kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa atau kelurahan bisa dilaksanakan, agar dapat segera mempercepat proses Perbub. Pungkas Kasi Aset Desa. (As)