Tunggu Hasil Evaluasi Raperda RDTR

125

ESA ASA KITA NEWS | Cikarang pusat – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja akan berupaya proaktif terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

”Kami akan lebih proaktif, supaya Kabupaten Bekasi memiliki Perda RDTR yang menjadikan dasar dalam penataan ruang,” ujar Eka.

Sebagaimana diketahui, Raperda RDTR milik Pemkab Bekasi, sejak peristiwa tertangkapnya mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, hingga saat ini evaluasi yang dilakukan oleh Pemrov Jabar belum ada kepastiannya.

Disisi lain, belum adanya kejelasan Perda RDTR, dinilai berpotensi menghambat lajunya pertumbuhan investasi dalam konteks pemberian perizinan.

”Memang RDTR di Kabupaten Bekasi ini belum pasti, sehingga ada beberapa proses pengurusan izin yang terkendala. Sebab, kami tidak berani memberikan izin apabila belum ada kepastian hukum terkait RDTR,” kata Sekretaris Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Yanyan Akhmad.

Dia mengakui, ada beberapa perusahaan yang tidak dikeluarkan izinnya. Lantaran belum jelas pemanfaatan ruangnya. Dengan demikian, menurut Yanyan, hal tersebut juga sangat berpotensi penghambat lajunya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi menyampaikan hal yang senada. Apabila Raperda RDTR dibiarkan berlarut-larut, maka berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Perda RDTR ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kan kalau investasi di Kabupaten Bekasi terhambat, secara otomotis sumber PAD juga berpotensi berkurang,” ucapnya.

Meski demikian, lanjut Herman, potensi PAD yang ditargetkan sebesar Rp 2 trilun lebih, tetap akan dimaksimalkan agar bisa tercapai.

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nur Khaidir menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Pemprov Jabar untuk mengetahui kepastian Raperda RDTR.

”Kami sudah bersurat untuk berkonsultasi. Sebab, kalau kelamaan tidak punya Perda RDTR, sangat berdampak pada penataan ruang di Kabupaten Bekasi,” terang Nur. (ADV/Ron)